Universitas Borneo Tarakan – Hamparan alam luas membentang di jagat khatulistiwa, hijau hutannya, biru lautnya, beragam satwanya. Pulau besar yang dengan wilayah hutan yang luas menjadi paru-paru dunia untuk kelangsungan hidup manusia. Pulau ini bernama Kalimantan (Borneo) dengan luas wilayah mencapai 743.330 km2 dan total luas wilayah hutan hujan tropis mencapai 22 juta hektar. Pulau Borneo terbagi dalam wilayah tiga negara asia tenggara yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Hampir 30% wilayahnya terletak di Indonesia yaitu berada di pulau Kalimantan. Karena letaknya yang berada di 3 negara berbeda inilah membuat Indonesia berinisiatif untuk membuat sebuah asosiasi yang bergerak untuk menjaga kelestarian hutan yang ada di wilayah pulau Borneo. Asosiasi ini bekerjasama dengan negara yang juga mempunyai hak atas hutan Borneo yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam. Kerjasama ini dinamakan Heart of Borneo (HoB) yang terjalin sejak tahun 11 tahun yang lalu.

Hob merupakan kerjasama lintas batas antara Brunei, Indonesia, dan Malaysia untuk memunkinkan adanya konservasi dan pembangunan berkelanjutan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di pulau Borneo. Selain itu juga untuk mengurangi deforestasi, degradasi hutan, dan hilangnya keanekaragaman hayati serta ekosistem terkait. Hari ini, Selasa, 10 Okotober 2017 merupakan peringatan 11 tahun HoB yang dilaksanakan di Universitas Borneo Tarakan. Merupakan suatu kebanggan tersendiri Universitas Borneo Tarakan menjadi tempat berlangsungnya peringatan 10 tahun kegiatan trilateral ini. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 10-12 Oktober 2017. Rangkaian dari kegiatan ini berupa dialog panel bersama delegasi dari Brunei Darussalam Yang Mulia Haji Mahmud Safwan Bin Abdullah Bibi, Delegasi Indonesia Dr. Prabianto Mukti Wibowo, delegasi Malaysia Dato Sri Dr. Azimuddin Bahari serta delegasi-delegasi dari Kabupaten Malinau, Nunukan, Kapuas Hulu, dan Mahakam Hulu. Selain itu juga terdapat beberapa stand pameran yang berisi tentang dokumentasi keadaan HoB dari WWF Indonesia dan Malaysia.

Dalam pidato sambutan dan pembukaan acara HoB ini, Rektor Universitas Borneo Tarakan, Prof. Dr. Adri Patton, M.Si. mengatakan bahwa terdapat sekitar 1.3 juta hektar luas hutan yang ada di Kayan Mentarang Provinsi Kalimantan Utara. Dalam melestarikan hutan, harus menggunakan prosperity approach (pendekatan kesejahteraan). Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan terhadap hutan yang ada di pulau Borneo yaitu yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah HoB, yang kedua adalah garansi tidak terjadinya kerusakan alam, dan yang ketiga adalah tidak terjadinya kerusakan sosial yang ada di masyarakat. Beliau menmbahkan bahwa seharusnya sebagai paru-paru dunia, dunia harus berkontribusi dalam pelestarian hutan yang ada di wilayah pulau Borneo. Sudah seharusnya dunia berfikir tentang penanggulangan pemanasan global dimana hanya hutan Kalimantan dan hutan Amazon yang yang menjadi paru-paru dunia saat ini. Kurangnya kontribusi dunia terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah HoB ini. Menurut beliau, program nawacita dari Presiden Indonesia Ir. Joko Widodo yang membangun Indonesia dari pinggiran merupakan suatu langkah cerdas dan tepat. Beliau berasumsi bahwa dengan adanya pembangunan yang bertitik fokus pada desa maka akan meminimalisir kegiatan-kegiatan perusakan hutan.

Dalam petikan wawancara, Rektor Universitas Borneo Tarakan, Prof. Dr. Adri Patton, M.Si. mengatakan bahwa garis batas yang ada di perbatasan Provinsi Kalimantan Utara adalah sepanjang 1.038 km yang hanya ditempati hanya segelintir pos pengamanan perbatasan yakni berjumlah 32 pos pengamanan perbatasan (pamtas). ‘Panjang perbatasan kita itu 1.038 kilometer namun hanya ada 32 pos pamtas ditambah lagi ada begitu banyak blank spot dan di sana lah kemungkinan besar terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal seperti illegal logging, oleh karena itu perlu perhatian pemerintah lokal, pemerintah pusat, bhkan dunia untuk mengantisipasi masalah ini. Solusi dari masalah ini adalah melakukan pembangunan di wilayah perbatasan supaya kelestarian hutan terjaga, kalau tidak Heart of Borneo hanya tinggal kenangan’. Pembangunan di wilayah HoB harus menggunakan prinsip suistainable development yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bagus tang berpihak pada masyarakat setempat. Sektor perekonomian, pendidikan, dan kesehatan harus terjamin sehingga membuat masyarakat yang ada di wilayah HoB dengan senang hati menjaga kelestarian hutan Borneo sebagai paru-paru dunia.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sengaja menunjuk Universitas Borneo Tarakan karena kegiatan ini mempunyai nilai akademik dan ilmiah sekaligus memberi pendidikan kepada mahasiswa sebagai generasi penerus yang menjaga, memelihara, dan melakukan kensevasi terhadap lingkungan hidup dan hutan. Ketidakpedulian terhadap kelestarian hutan akan merusak stabilisator lingkungan yang ada di bumi. Hutan adalah penjaga kontinuitas suplai oksigen kepada semua makhluk hidup. Kerusakan hutan adalah ancaman serius bagi makhluk hidup karena hal ini dapat membuat punah hewan-hewan yang kehilangan habitatnya karena kerusakan hutan. Rusaknya habitat hewan-hewan ini akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia karena adanya keterkaitan rantai makanan. Jika habitat asli hewan yang ada di hutan rusak maka hewan-hewan tersebut juga kehilangan mangsa untuk kelangsungan hidup mereka dan ini membuat mereka akan keluar menuju pemukiman penduduk sebagai alternatif mereka untuk mencari mangsa. Hutan di Kalimantan tidak hanya menjadi paru-paru dunia namun juga sebagai sarana pariwisata (ecotourism) untuk membantu perekonomian penduduk yang tinggal area hutan Kalimantan. Selain itu juga yang berasal dari hutan dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Sehingga menurut Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie pertemuan HoB ini adalah mementum tepat untuk membangun komitmen menjaga dan melestarikan hutan yang ada di Pulau Kalimantan agar tetap menjadi paru-paru dunia.

Menurut Irwan Gunawan, Direktur Program Kalimantan WWF Indonesia menyatakan bahwa peringatan 11 tahun HoB ini bertitik fokus pada pelestarian keanekaragaman hayati yang ada di wilayah hutan HoB. Selain itu, masyarakat adat yang ada di wilayah HoB mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kekayaan alam dari hutan yang ada di wilayah HoB. Kemudian pentingnya keseimbangan pembangunan ekonomi dengan pertimbangan-pertimbangan lingkungan dan sosial juga dibahas dalam dialog trilateral ini. Menurutnya pembangunan masyarakat bukan sekedar pembangunan infrastruktur namun lebih kepada bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain memberikan akses yang adil kepada masyarakat terhadap sumber daya alam. Sudah seharusnya masyarakat adat yang ada di HoB tidak hanya menjadi penonton terhadap industri-industri ekstraktif (tambang). Selama ini masyarakat belum mendapatkan manfaat yang signifikan dari HoB. Justru perusahaan-perusahaan yang melakukan eksplorasi hutan yang mendapatkan banyak keuntungan. Pemerintah seharusnya berkomitmen memberikan kebijakan supaya generasi berikutnya mendapatkan manfaat yang sama dengan yang dinikmati generasi saat ini.

Stefan W mengatakan bahwa hutan di kawasan HoB mengalami degradasi dari tahun ke tahun. Jika hal ini terjadi, diperkirakan pada tahun 2020 hutan di daratan rendah akan musnah. Selama kurun 7 tahun, wilayah hutan di HoB berkurang sebesar 17% dari total keseluruhan luas wilayah HoB. Dengan berkurangnya luas hutan yang ada di HoB ini membuat pemanasan global semakin terasa. Dampak tersebut juga terlihat dari sulitnya memprediksi terjadinya pergantian musim di Indonesia. Upaya-upaya yang harus dilakukan adalah sinergi antara WWF dengan pemerintah karena pemerintah merupakan pemangku kebijakan yang ada di masyarakat. WWF juga melakukan advokasi mengenai tata ruang di wilayah provinsi dan kabupaten yang menjadi sangat fundamental. Pelaksanaan tata ruang yang mengedepankan wilayah konservatif menjadi poin utama dalam advokasi ini sehingga pembangunan tidak akan mengganggu kelestarian hutan HoB.

Kelestarian hutan yang ada di kawasan HoB merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, dan masyarakat harus bersinergi untuk mencapai tujuan bersama. Karena 22% luas wilayah HoB berada di Provinsi Kalimantan Utara, sudah seharusnya pembangunan di garis batas antara Indonesia-Malaysia dipercepat oleh pemerintah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Komitmen untuk menjaga agar hutan yang ada di kawasan HoB juga harus dipegang teguh oleh seluruh masyarakat Kalimantan Utara supaya tetap terjaga rimbunnya pepohonan yang tinggi, indahnya burung enggang ‘bernyanyi’, dan ramahnya masyarakat suku asli Kalimantan tetap lestari. (gj10)

Banyaknya Perguruan Tinggi di Indonesia baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) membuat akreditasi dari perguruan tinggi menjadi daya tarik utama bagi calon mahasiswa. Akreditasi dari penjaminan mutu Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT) merupakan sesuatu yang wajib dimiliki oleh setiap PTN dan PTS seluruh Indonesia. Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Dikti ini meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan Akreditasi. Banyak perguruan tinggi yang hanya mementingkan akreditasi eksternal tanpa memikirkan akreditasi internalnya. Hal ini yang berusaha dihindari oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan, dan Penjaminan Mutu (LPPPM) Universitas Borneo Tarakan mengadakan pelatihan assessor penjaminan mutu internal.

Pelatihan ini akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 12-24 Oktober 2017 yang mengambil tempat di Ruang Rapat Dekanat Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan. Materi pelatihan ini disampaikan oleh 3 pemateri yaitu Dr. Iffi Fitriah, Aditia Syaprillah, S.H., M.H., Dr. Elly Jumiati, M.Pd., dan Kadek Dewi Wahyuni Andari, M.Pd. Adapun peserta dari pelatihan assessor penjaminan mutu internal Universitas Borneo Tarakan berasal dari seluruh Ketua Prodi (Program Studi) yang ada di lingkungan Universitas Borneo Tarakan. Pelatihan ini dilaksanakan karena mengingat untuk mendapatkan atau meningkatkan akreditasi harus melalui proses yang tidak mudah. Hampir semua prodi yang ada di Universitas Borneo Tarakan memiliki kekurangan 50-60 poin untuk dapat akreditasi A dari BAN-PT. ‘Terus terang kekurangan poin itu gak gampang tapi bisa dicapai kalau kita mempunyai program yang terstruktur’, ujar Ketua LPPPM Universitas Borneo Tarakan, Dr. Iffi Fitriah. Diprediksi oleh Ketua LPPPM Universitas Borneo Tarakan bahwa ke depan kriteria penilaian akreditasi dari BAN-PT akan semakin ketat sehingga perlu adanya pelatihan ini untuk menyiapkan diri memenuhi kritera tersebut.

Adapun standar kriteria dari BAN-PT untuk tahun ini berjumlah 7 standar, yaitu:
Standar 1 : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian
Standar 2 : Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu.
Standar 3 : Mahasiswa dan Lulusan
Standar 4 : Sumber Daya Manusia.
Standar 5 : Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik.
Standar 6 : Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi.
Standar 7 : Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama.
Standar ini kemungkinan akan bertamabah menjadi 9 standar karena saat ini BAN-PT sedang menyusun instrumen untuk standarisasi akreditasi di Perguruan Tinggi.

Atas dasar tersebut di atas membuat LPPPM Universitas Borneo Tarakan mengadakan pelatihan untuk Ketua Jurusan (Kajur) yang ada di Universitas Borneo Tarakan. Pelatihan ini bertujuan untuk pemahaman kepada Kajur yang baru saja dilantik beberapa waktu yang lalu. Pelatihan ini diharapkan mampu memberikan kesadaran akan pentingnya penyusunan assessment yang dapat digunakan untuk meningkatkan nilai akreditasi. Diharapkan nantinya masing-masing prodi yang ada di Universitas Borneo Tarakan mampu menilai diri sendiri (self assessment) untuk mencanangkan program-program yang dapat dilakuan dan lebih terstruktur pelaksanannya. Ketua LPPPM Universitas borneo Tarakan, Dr. Iffi Fitriah menyatakan ‘minimal satu dua tahun ke depan atau kalau bisa selama mereka (Kajur) menjabat dapat melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan akreditasi’. Beliau berharap bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan nilai akreditasi dapat dilaksanakan secara terstruktur, masif, dan berkelanjutan. Pelatihan ini akan memberikan pemahaman tentang pelaksanaan program yang fokus pada hal-hal yang berkaitan tentang peningkatan mutu dari prodi yang ada di Universitas Borneo Tarakan.

Universitas Borneo Tarakan РDalam rangka percepatan pembangunan sumber daya manusia  yang berdaya saing dan unggul, Universitas Borneo Tarakan melakukan berbagai macam terobosan. Setelah 5 bulan lalu tepatnya 27 Maret 2017 melantik Wakil Rektor 1 dan  Wakil Rektor 2, serta Wakil Rektor 3 pada tanggal 9 Mei secara definitif, hari ini Rabu, 4 Oktober 2017 Rektor Universitas Borneo Tarakan Prof. Dr. Drs. Adri Patton, M.Si kembali melantik pejabat Wakil Dekan, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Ketua Jurusan (Kajur), dan Sekretaris Jurusan (Sekjur) di lingkungan Universitas Borneo Tarakan. Upacara pelantikan yang dihadiri oleh Rektor Universitas Borneo Tarakan Prof. Dr. Drs. Adri Patton, M.Si. yang sekaligus melantik para pejabat kampus yang baru, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Sistem Informasi Dr. Ir. Adi Sutrisno, MP., Wakil Rektor 2 Bidang Umum dan Keuangan Dr. Muhammad Yunus, M.Si., dan Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Perencanaan Dr. M. Djaya Bakri, S.T.,M.T. mengambil tempat di Ruang Pertemuan Gedung Rektorat Lantai 4 Universitas Borneo Tarakan.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Borneo Tarakan Nomor: 706-727/UN51/KPT/2017 yang memutuskan bahwa ada 22 orang pejabat yang dilantik sebagai Wakil Dekan, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Ketua Jurusan, dan Sekretaris Jurusan yang ada di lingkungan Universitas Borneo Tarakan. Pelantikan ini dihadiri oleh seluruh Dekan, Wakil Dekan Fakultas yang ada di lingkungan Universitas Borneo Tarakan, Dosen, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Borneo Tarakan. Pejabat yang dilantik merupakan pejabat yang berasal dari Fakultas Hukum, Ekonomi, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Teknik, Perikanan dan Ilmu Kelautan, Pertanian, Ilmu Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Bahasa Universitas Borneo Tarakan. Pejabat-pejabat tersebut adalah Jimmy Cahyadi, S.Pi., M.Si. dan Gloria Ika Satriani, S.Pi., M.Si. sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nama lain yaitu Dr. Asbar Laga, S.T., M.Si. dan Yulma, S.Pi., M.Si. yang dilantik sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Selanjutnya adalah pejabat atas nama Ariani, S.E., M.Si. dan Achmad Rizani, S.E., M.Ec.Dev. sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan.

Sementara itu dari Fakultas Hukum dilantik pejabat kampus atas nama Dr. Nurasikin, S.HI., M.H. dan Inggit Akim, S.H., M.H. sebagai Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum. Dari Fakultas Pertanian dilantik Sekar Inten Mulyani, S.Pt., M.P. dan Siti Zahara, S.P., M.P. sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Agribisnis. Selanjutnya adalah Ridwan, S.Pd., M.Pd. yang dilantik sebagai Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan bersama Uli Agustina Gultom, S.Pd., M.Pd., Siti Fathonah, S.Pd., M.Pd., Setia Widia Rahayu, S.Pd., M.Pd., dan Zulfadli, S.Pd., M.Pd., yang masing-masing dilantik sebagai Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Bahasa dan Sastra Indonesia, Matematika, dan Biologi. Sedangkan dari Fakultas Teknik, Rika Wahyuni Arsianti, S.T., M.T. dan Achmad Budiman, S.T., M.T. dilantik sebagai Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Teknik Elektro. Selanjutnya adalah Rosmalia Handayani, S.T., M.T. dan Achmad Zultan Mansyur, S.T., M.T. yang dilantik sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Teknik Sipil, serta Ruslim, S.T., M.T. yang dilantik sebagai Ketua Jurusan Teknik Mesin. Sementara itu Yuni Retnowati, S.ST., M.Keb. dilantik sebagai Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan sedangkan Dr. Agus Rianto, S.Ag., M.H.Sc. dilantik sebagai Kepala Unit Pelaksana (UPT) Pusat Bahasa Universitas Borneo Tarakan.
Dalam sambutan yang disampaikan, Rektor Universitas Borneo Tarakan Prof. Dr. Drs. Adri Patton, M.Si. menyampaikan bahwa jabatan adalah sesuatu yang statis namun pejabat adalah sesuatu yang dinamis. Artinya pejabat yang dinamis akan mampu menggerakkan suatu roda organisasi dengan baik yang sesungguhnya adalah sesuatu yang sifatnya statis. Beliau menjelaskan bahwa Universitas Borneo Tarakan telah mengubah pola pikir yang tadinya close modern, saat ini telah menjadi open modern dalam menjalankan organisasi dan pelayanan. Hal ini terbukti dengan perubahan terhadap pelayanan yang menyangkut Tri Dharma Perguruan Tinggi dilakukan dengan cepat, tepat, akurat, terawasi, efektif, efisien, sehat, mudah, dan terjangkau. ‘saya yakin dan percaya Universitas Borneo Tarakan 5 tahun ke depan akan semakin maju dan berkembang lebih baik dari hari ini, selamat bekerja, selamat membangun Universitas Borneo Tarakan’, tutup beliau diiringi riuh gaduh tepuk tangan dari insan akademisi yang hadir pada upacara pelantikan.